Mataram, 13 Maret 2024
“Antara perkawinan anak dan partisipasi sekolah, mana yang menjadi penyebab atau sebagai akibat, kita juga sulit menilai karena data yang tidak valid,” kata Kabid P2M (Pemerintah dan Pembangunan Manusia (P2M) Bappeda Provinsi NTB Huailid, S.Sos., M.Si., merespon problem antara perkawinan anak dan angka partisipasi sekolah.
Menyambut kunjungan silaturrahim Unicef (Child Protection) bersama Lembaga Perlindungan Anak(LPA) NTB pada Rabu (13/3), Huailid, S.Sos., M.Si., yang didampingi jajarannya Bidang P2M Bappeda NTB, menyambut baik Program BERANI II yang digelontorkan di lima kabupaten di NTB, yakni di KLU, Lombok Tengah dan Lombok Timur
“Program tersebut akan sangat membantu Pemerintah Daerah NTB di tengah keterbatasan fiskal. Apa lagi persoalan perkawinan anak di NTB penjadi perhatian serius kami saat ini,” tambahnya.
Kedepan pihaknya akan mendorong inovasi yang ada seperti di Provinsi NTB menyusul berbagai program di kabupaten seperti Angka Drop Out Nol di KLU (Saber DO). “Dengan demikian semakin tinggi angka partisipasi sekolah maka akan mengurangi angka perkawinan anak,” jelasnya.
Sebelumnya, pihak Unicef, Suratman, menyampaikan perihal Program BERANI II di NTB untuk untuk mendukung percepatan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak dan Perda NTB Nomor 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
Suratman menyebut kompleksitas masalah dan data perkawinan anak telah menyulitkan untuk menentukan akar penyebabnya; apakah karena angka partisipasi sekolah, kemiskinan, pola pengasuhan, perkawinan siri, pergaulan, atau sebab lain.
Namun, Suratman mengharapkan sebagaimana amanat Stranas PPA bahwa koordinasi lintas sektor sangat diperlukan. Dalam kaitan ini Bappeda NTB sebagai pemangku koordinasi sedangkan Dinas P3AP2KB sebagai pelaksana teknis dalam mengemban amanat Stranas PPA itu.