Mataram, 8 Oktober 2025 — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu M. Iqbal, menerima kunjungan silaturahmi dari pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB di ruang kerjanya. Pertemuan berlangsung penuh keakraban dan dialog terbuka, di mana Gubernur menyatakan sikap terbuka terhadap masukan dan kritik terkait kebijakan perlindungan anak.
Dalam audiensi tersebut, rombongan pengurus LPA NTB dipimpin oleh Ketua Sukran Hasan, yang didampingi Dewan Pengawas, H. Lalu Anis Mujahid Akbar dan perwakilan divisi-divisi program. Mereka memaparkan perjalanan lembaga sejak pendiriannya hingga terbentuknya kepengurusan baru periode 2025–2030.
Ketua LPA NTB menjelaskan berbagai program prioritas yang telah dan sedang dijalankan, antara lain:
-
Pemenuhan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) untuk anak,
-
Upaya pencegahan perkawinan anak dan praktik sunat perempuan (FGM),
-
Program STRIVE (Strethment Rehabilitation-Reintegration Program & Improve Social Cohesion Against Violent Extremism) yang didukung oleh GCERF, di beberapa desa di Kabupaten Bima.
Gubernur Iqbal menunjukkan antusiasme mendalam terhadap program-program tersebut. Ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap anak-anak penderita hidrosefalus di NTB, yang menurut pengamatannya sering kali mengalami keterlantaran. Lebih lanjut, ia menanyakan sejauh mana keterlibatan LPA dalam rehabilitasi anak melalui pondok pesantren (Ponpes) dan dukungan lintas institusi lainnya.
Menanggapi hal itu, Sukran Hasan menyampaikan bahwa LPA NTB telah bergerak dari tingkat provinsi hingga tingkat desa. Di 60 desa intervensi, lembaga telah mendampingi pembentukan Forum Anak dan penyusunan Peraturan Desa tentang Sistem Perlindungan Anak (Perdes SPA). Untuk penanganan anak dengan hidrosefalus, LPA telah merintis pembentukan PKSI (Pusat Kesejahteraan Sosial Integratif) dan menggencarkan MoU kerja sama dengan Ponpes di Lombok Barat dan Lombok Timur. Program “Ponpes Ramah Anak” juga telah diinisiasi, dengan melibatkan sekitar 21 ponpes di Lombok Timur.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal mengulangi komitmennya untuk menerima kritik sebagai masukan konstruktif dalam menjaga kualitas kebijakan perlindungan anak. Ia menekankan bahwa keterbukaan terhadap saran dan evaluasi publik menjadi bagian penting dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan anak di NTB.