Ketua LPA NTB, H. Sahan, memaparkan program BERANI II di hadapan Sekda, terkait tingginya perkawinan anak. Angka perkawinan anak di NTB jauh di atas rata rata nasional.
Saat beraudiensi dengan Sekda NTB, Ibnu Salim, 21 Mei 2024, di ruang rapat Sekda, Sahan memaparkan Program Berani II yang akan dilaksanakan di tiga kabupaten. Ia pun menyerahkan Policy Brief Pencegahan Perkawinan Anak.
LPA NTB mengambil wilayah di 15 desa di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Karena itu, LPA akan melakukan mou dengan dinas terkait. Sementara ini NTB dapat “warning” dari Pemerintah Pusat sehingga program ini harus dikeroyok.
Suratman mengatakan trend perkawinan anak nasional menurun tiga tahun terakhir. Namun NTB justru naik. Sehingga Unicef menggandeng LPA NTB melakukan intervemsi. Walau sudah ada pendampingan oleh sejumlah LSM trendnya justru tidak menurun.
Cara yang diperlukan adalah leadership gubernur dan sekda untuk memastikan semua bisa menyelesaikan bersama. Kalau sebatas diserahkan ke DP3AP2KB, kata dia, tidak pernah selesai.
Pasalnya, banyak faktor penyebab yang berkontribusi pada perkawinan anak seperti masalah buruh migran, stunting, dan lain-lain. Sehingga, fakta tersebut perlu menjadi fokus bersama.
“Kalau jalan sendiri akan sulit menjalankannya karena situasinya sangat mengkhawatirkan, ” kata Suratman.
Ketua Lakpesdam NU NTB, Jayadi, mengungkapkan dibalik berbagai prestasi — dimana banyak daerah yang belajar tentang Perda — justru NTB mengalami keterpurukan.
Selama. Ini ada yang menilai dari penafsiran agama mengaitkan kawin anak dengan zinah disamping masalah kultur budaya. Karena itu ia meminta sekda sebagai aktor kunci menjadikan kasus perkawinan anak dalam agenda pembangunan prioritas daerah.
Pada kesempatan itu sejumlah NGO memaparkan berbagai program di banyak desa. Walau ada trend menurun di desa dampingan namun tidak secara keseluruhan.
Diana dari Islamic Relief mengatakan pihaknya mencoba membagun perspektif islam dalam perlindungan anak dengan mengedukasi dampak perkawinan anak.
Fakta perkawinan anak menyebutkan banyak dispensasi yang tidak ditolak. PA Bima misalnya, mencapai 300 lebih yang melegalkan perkawinan anak tahun ini.
“Ada kecenderungan masa liburan (santri) tidak balik ke ponpes, ” ungkapnya
Berbagai upaya dilakukan seperti memotivasi aktor kunci di desa dengan menciptakan tempat konsultasi sebagai tempat curhat remaja karena terkadang orangtua kurang respon.
Pj. Sekda NTB, Ibnu Salim, mengatakan akan mengawal apa yang sedang diperjuangkan dengan ujung tombak DP3AP2 KB NTB. Ia pun meminta rekomemdasi dalam Policy Brief bisa disampaikan ke Musrenbang.
“Minimal (perkawinan anak di NTB) jangan nomor satu nasional, ” harapnya. Ds